Prof Windia : ‘Memalukan’ Pengurugan Jalur Hijau Dibiarkan

0
86

Denpasar – Pengurukan lahan jalur hijau berupa gubangan besar (jurang) di wilayah Gumi Kebonkuri, Kesiman, Denpasar Timur dikatakan bisa berdampak sistemik terhadap eksistensi persawahan (subak)

Hal ini diungkap, Ketua Pusat Penelitian Subak, Universitas Udayana Prof. Windia SU, seharusnya pihak Pemerintah Kota (Pemkot) bisa bertindak tegas terkait kondisi permasalahan terjadi. Jangan bikin malu, terkesan ada pembiaran dan semakin lama pemerintah bisa diduga ikut berkompromi.

“Ini sederhana, sudah jelas pelanggaran. Harusnya Pemkot tinggal mengirim Satpol PP untuk menghentikan kegiatan. Karena sudah melanggar Perda. Dan Pemkot memiliki aparat untuk melakukan itu,” singgungnya, Rabu (13/11)

Menurut Prof. Windia, gubangan besar atau jurang diurug kalau dilihat dari topologinya merupakan bagian dari sistem outlet sebagai drainase subak. Artinya ada inlet sistem masuknya air subak, dan outlet atau pembuangan.

“Makanya, kalau ini diuruk maka jelas merusak sistem. Sawah ada di hilirnya juga akan mati. Karena pangkung besar tersebut selain sebagai pembuangan juga sebagai pemasok kebutuhan air sawah,” terangnya.

Sementara, Wakil Bendesa Adat Kesiman, I Wayan Sukana, M.Si., menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam persoalan ini. Padahal, masalah ini bersinggungan dengan palemahan (kewenangan adat mengatur lingkungan adat, red). Mengingat dikatakan palemahan dari Pemerintahan Desa Adat Kesiman mencakup tiga Kelurahan/Desa, yakni Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Petilan, dan desa Kertalangu.

Terlebih lagi terkait akan diselenggarakannya Peparuman Agung pada 15 November 2019 nanti, yang mana Peparuman itu identiknya dengan forum rapat Pemerintahan Desa Adat. Sedangkan pihak Pemerintah Adat dalam hal ini Bendesa maupun Wakil Bendesa tidak ada diberitahu apalagi diundang.

Ia kemudian mempertanyakan apakah forum yang dikatakan Peparuman Agung ini adalah lembaga legal yang ada di Gumi Kebonkuri. Apabila tidak, tentu keputusan yang dihasilkan nanti tidak memiliki keabsahan. Senada dengan Prof. Windia, ia berharap mestinya ada tindakan yang cepat dari Pemerintah Kota.

“Kalau sudah jelas itu melanggar Perda, yakni melanggar Jalur Hijau, harapannya Pemerintah (Pemkot Denpasar, red) dapat mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut menjadi polemik,” ujarnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Denpasar, Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT., membenarkan bahwa pengurukan jalur hijau yang ada di wilayah lingkungan Gumi Kebonkuri, Denpasar Timur tersebut tidak memiliki izin.

Ia juga mengatakan bahwa masalah ini sudah ada sejak lama, kini kembali mencuat ke publik dan menjadi polemik yang diwarnai dengan aksi saling tuding. “ini sudah di mediasi dirapatkan oleh dari kelurahan sudah, dari kecamatan juga sudah dan sepakat untuk menghentikan sementara,” ujarnya di Denpasar, Selasa, 12 November 2019.

“Terkait dengan aktivitas akan dihentikan sementara. Dan kami tegaskan, dari kami belum ada izin dalam bentuk apapun, belum ada rekomendasi apapun terkait aktivitas di lokasi pengurukan tersebut,” paparnya.

Akan tetapi, anehnya, hingga berita ini diturunkan, fakta yang ada di lapangan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Kadis asal Buleleng ini. Realitasnya, di lapangan pihak pengembang masih terus melakukan aktivitas pengerukan setiap hari. Puluhan truk tiap harinya hilir mudik mengangkut limestone untuk menguruk lahan yang seharusnya terlarang untuk dibangun itu.