Kasus Gudang Mikol, Dua Warga Diperiksa Polisi. Wayan Adimawan: Disangkakan Pasal 335

0
121
Wayan Adimawan, S.H, M.H bersama Kelian Adat Banjar Sakah, Anak Agung Gede Agung Aryawan ST,

Denpasar, Rawa Rontek – Penghentian proyek dilakukan Pecalang bersama Kelian Adat Banjar Sakah terhadap gudang minuman beralkohol (mikol) yang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) di lingkungannya kini jadi melebar.

Pasca diadukan ke ranah polisi, justru melahirkan pusaran kasus ini dalam babak baru. Pasalnya, pemanggilan dua warga Banjar Sakah kembali dilakukan polisi, mematik warga lain dari Banjar Sakah bersama para Kelian Adat se-Desa Adat Kepaon ikut mendatangi Polisi Resort Kota (Polresta) Denpasar, Senin (02/12)

Warga beralasan, kehadiran bersama ke Polresta guna memberikan dukungan moral terhadap saksi dipanggil, I Ketut Senter dan I Ketut Sumadi.

Warga juga menilai, penyidik diduga telah gegabah menaikkan pengaduan masyarakat ini (Dumas) menjadi laporan polisi. Disebut-sebut lantaran saat penghentian proyek juga turut hadir Bhabinkamtibnas yang bertugas sebagai kesatuan dari Polisi Sektor (Polsek) Denpasar Selatan.

Keadaan ini dibenarkan Wayan Adimawan, S.H, M.H selaku kuasa hukum. Senada dengan apa dikatakan warga, pengacara ini mengungkap banyak keganjilan. Dijelaskan pasal disangkakan penyidik adalah pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Padahal, dikatakan sudah di judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) dan dihilangkan frasa “perbuatan tidak menyenangkan”. Menurutnya, ini menjadi fatal jika diterapkan.

“Bangunan juga sudah divonis melanggar tidak memiliki IMB dalam pengadilan tipiring. Lebih krusial adalah sebagai gudang khusus minuman keras (miras). Tentu perlu melengkapi bagaimana ijinnya. Jangan sampai menjadi permasalahan yang besar di masyarakat,” terang Adimawan

Selain itu Adimawan juga menilai, pemanggilan saksi ini disinyalir cacat manajemen penyidikan. Diungkapkan, dalam surat pemanggilan tidak tercantum Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagaimana diatur dalam Perkap Kapolri No 14 Tahun 2013.

“Saya juga sudah sampaikan ke penyidik terkait surat edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tetang Restorasi Justice. Mencari solusi hukum untuk menghentikan kasus atau SP3. Berdasarkan aturan dipakai bisa menimbulkan dampak yang luas sehingga tidak menjadi lahan politik membuat kisruh. Karena hukum tidak boleh dipakai sebagai alat oleh siapa pun,” tegasnya.

Sementara Kelian Adat Banjar Sakah, Anak Agung Gede Agung Aryawan ST, mengatakan, seandainya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar bertindak sesuai dengan SOP dan Perwali, maka tidak akan terjadi kondisi runyam di lapangan.

“Sejak awal warga sudah melaporkan pelanggaran terjadi pada 9 September 2019. Seharusnya Satpol PP dapat bertindak tegas menghentikan atau menyegel pengerjaan proyek gudang mikol. Alhasil, Pecalang bersama warga pasti tidak akan bertindak menghentikan,” singgung Gung De.