Notaris Sarjana Dilaporkan ke BPKN Kementrian Hukum dan Ham Bali

0
119
I Eka Agustina S.H,

Denpasar, Rawa Rontek – Kasus dugaan adanya penipuan dan penggelapan dalam pemecahan sertifikat, disinyalir dilakukan notaris I Putu Sarjana, S.H, secara profesi dilaporkan Drs. I Wayan Ardika, S.H, selaku kuasa hukum I Nyoman Budiana ke Ketua Badan Pengawas Kehormatan Notaris (BPKN), Kementerian Hukum dan Ham Bali.

Wayan Ardika mengatakan kedatangannya untuk mengadukan perbuatan oknum notaris Putu Sarjana karena menurutnya telah merugikan kliennya.

“Kami datang kesini untuk mengadukan notaris Putu Sarjana karena telah merugikan klien saya,” terangnya, Selasa (03/12)

Kliennya, terang Wayan Ardika, pada tanggal 29 Desember 2019 menitipkan sertifikat tanah (SHM) seluas 9.7 are untuk dipecah menjadi empat sertifikat. Untuk biaya pemecahan tersebut, Wayan Ardika mengatakan kliennya telah membayar Rp 60 juta.

Namun setelah selesai, sertifikat tersebut tidak kunjung diserahkan kepada kliennya. Harusnya, ia mengatakan, tidak ada alasan apapun yang membenarkan notaris menahan sertifikat tersebut, karena kliennya sudah membayar lunas kewajiban biaya pemecahannya.

“Setelah selesai, sertifikat itu tidak diserahkan kembali ke klien saya, tapi digantung di sana. Dan ada informasi juga katanya diserahkan ke pemilik awal. Padahal, kan klien saya sudah pemegang akta otentik kuasa jual atas tanah tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Wayan Ardika menyinggung, langkahnya mengadu ke Kementrian Hukum dan Ham ini ditempuh lantaran laporan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali dinilai lambat dan belum ada kejelasan. Padahal menurutnya, saksi-saksi sudah semua diperiksa.

“Sebelumnya kami juga sudah membuat pengaduan (Dumas, red) ke Polda Bali dengan tuduhan oknum notaris Putu Sarjana telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Belum bisa dinaikan menjadi LP (laporan polisi, red) masih digantung terus sama polisinya, ada apa dibalik itu, kan patut kita duga,” singgungnya.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Badung, Eka Agustina S.H, menanggapi laporan ini akan segera menindaklanjuti. Ia mengatakan akan memanggil pihak-pihak terkait.

Eka Agustina juga mengatakan sesuai SOP (standard operasi prosedur) maksimal 30 hari sejak laporan diterima, MPD akan mengeluarkan keputusan rekomendasi yang ditindaklanjuti MPW (Majelis Pengawas Wilayah) Notaris Provinsi Bali.

“Kita akan pelajari dulu, nanti akan kita panggil semua pihak-pihak. Maksimal dalam waktu 30 hari sejak laporan pengaduan ini kami terima. Kami akan keluarkan putusan rekomendasinya,” tegasnya.

Sangksi terberat, menurut Eka Agustina, notaris yang melakukan pelanggaran berat akan dicabut izinya, tidak dapat menjadi notaris lagi selamanya. Begitu pun jika terbukti melakukan tindak pidana dengan vonis hukuman, maka yang bersangkutan akan otomatis dicabut izin notarisnya alias dipecat.