Jelang Pilkada, Politisi Bak Remaja Puber Tak Berujung. Made Arjaya: Usung Non Kader Adalah Parpol Gagal

0
79
Pengamat politik Bali, I Made Arjaya SE. M.Si. (Foto: Ist)

Denpasar, Rawa Rontek – Meski perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak masih cukup lama namun suhu politik di Bali, khususnya di Kota Denpasar terlihat sudah mulai menghangat. Parpol dan politisi tampak seperti remaja dengan masa puber tidak berujung. Sibuk tebar pesona untuk cari dukungan dan pasangan. 

Politisi – politisi, dua diantaranya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar) nampak mulai melemparkan wacana politik ke ruang publik. Menarik, ketika para ‘bebotoh’ Pilkada hendak mengusung calon non kader menuai reaksi dan resistensi keras dari sejumlah kader partai. 

Seperti disebut-sebut dalam partai Golkar, selama berapa pekan terjadi tarik menarik wacana dengan kehadiran tokoh non kader merangsek. Simpatisan Golkar sempat terjadi tarik menarik isu, namun belakangan baik kader tua maupun muda Golkar Denpasar sepakat, terlihat kompak satu suara untuk menolak.

Berbeda di internal PDIP, partai pemenang pemilu ini digadang-gadangkan akan mengusung pasangan kader sendiri. Penguasaan 22 kursi di DPRD Kota tentu membuat PDIP sangat percaya diri. Terlepas kuat lemah posisi partai, idealnya yang diusung memang adalah dari kader partai sendiri. Namun politik bersifat dinamis, setiap waktu bisa berubah, apapun bisa terjadi.

Pengamat politik Bali, I Made Arjaya SE. M.Si mengatakan karena memang itulah sejatinya salah satu tugas utama partai politik, yaitu melahirkan seorang pemimpin, atau orang yang mampu dan cakap memimpin. Karena jika partai, justru mengambil orang yang bukan kadernya untuk diusung sebagai calon kepala daerah, artinya partai tersebut telah gagal melahirkan pemimpin yang ditegaskan di Denpasar, Sabtu (25/1).

Mantan anggota dewan Kota Denpasar 1999-2004 dan dewan Provinsi 2004-2014 ini mengatakan bahwa jangan hanya karena kepentingan logistik, partai mengusung orang yang tidak pernah menempa diri di partai. Jangan hanya karena alasan pembiayaan, partai mengusung pengusaha, atau orang yang memiliki banyak uang yang bukan kader.

“Pilar demokrasi itu kan salah satunya partai politik. Jadi partai politik itu harus mampu menelurkan kader. Jadi saya selaku orang partai dulunya, jadi kita sangat sepakat ini memang bagian dari orang partai. Jangan nanti hanya untuk kepentingan pembiayaan, nyari orang pariwisata, nyari pengusaha, hanya untuk itu, untuk kepentingan pembiayaan saja,” paparnya.

“Kalaupun pengusaha, pengusaha yang kader partai. Pengusaha pariwisata yang kader partai. Jangan hanya dipakai dalih, oh kita orang pariwisata harus orang pariwisata tapi bukan kader, jika seperti itu, lalu apa fungsi partai politik dalam proses demokrasi ini,” imbuhnya, mempertanyakan.

Lebih lanjut Arjaya menyampaikan, orang akan berlomba-lomba untuk masuk partai politik untuk bisa berjuang, untuk bisa menjadi kader, untuk bisa mendapatkan ilmu politik, untuk mengerti dan menguasai ilmu pemerintahan. Dan tidak masuk partai hanya karena tujuan-tujuan pragmatis jabatan atau kepentingan jangka pendek lainnya saja.

“Jadi agar orang tidak berlomba-lomba masuk hanya untuk berfikir menjadi legislative, kemudian menjadi eksekutif. Kemudian begitu posisi parti ndak bagus, ditinggalkan, dan pergi ke partai lain, biar nggak seperti itu. Itu gak bagus untuk sistem demokrasi kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk enam kabupaten/kota di Bali yang akan mengikuti perhelatan Pilkada serentak untuk memilih kepala daerah/wali kota-nya, ia berharap yang muncul diusung oleh partai-partai politik adalah kadernya, siapapun partainya yang diusung adalah kadernya sendiri. 

“Yang enam kabupaten ini harapan saya sih ya kader-kader militant lah, yang berproses, kader-kader yang berproses yang maju. Urusan kalah menang itu nomor kesekian. Tapi urusannya adalah proses demokrasi yang sehat. Itu,” harapnya, menandaskan.

Enam kabupaten/kota di Bali yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada Bulan September mendatang, yaitu: Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. KPU sendiri saat ini telah menyelesaikan tahapan proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pilkada serentak. Pada Jumat (24/1), rekrutmen PPK yang dilakukan di masing-masing KPU kabupaten/kota di Bali telah ditutup dan dipastikan tidak terjadi perpanjangan.